Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Sebagai negara maritim yang memiliki ribuan pulau, Indonesia harus mampu melindungi sumber daya lautnya dari berbagai tindakan kriminal yang dapat merusak ekosistem laut.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut sangatlah vital. Beliau menyatakan bahwa “hukum merupakan landasan utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana di laut. Tanpa adanya hukum yang kuat, sulit bagi kita untuk melindungi wilayah perairan Indonesia.”
Salah satu contoh peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan secara ilegal.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana laut. Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan di laut.”
Namun, meskipun telah ada regulasi yang kuat, masih banyak tantangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana laut di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum di wilayah perairan Indonesia yang begitu luas.
Dalam hal ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa “penegakan hukum di laut memerlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Kerjasama yang baik antara instansi-instansi tersebut sangatlah penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum di laut.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tegas demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.