Penegakan Hukum Maritim merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum maritim merupakan upaya untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk pelanggaran batas laut.
Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, setiap tahunnya terjadi puluhan kasus pelanggaran batas laut di perairan Indonesia. Hal ini tentu menuntut penegakan hukum maritim yang lebih efektif dan tegas. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, penegakan hukum maritim harus dilakukan secara konsisten dan tidak pandang bulu.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum maritim adalah meningkatkan kerjasama antara instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan KKP. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo, kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, masyarakat harus aktif melaporkan adanya pelanggaran batas laut kepada pihak yang berwenang. “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia,” kata Prigi.
Dengan adanya kerjasama antara instansi terkait, konsistensi dalam penegakan hukum maritim, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir. Sehingga kedaulatan negara di perairan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, “Penegakan hukum maritim adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di perairan Indonesia.”