Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang-barang terlarang.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, salah satu tantangan utama dalam penyidikan kriminal laut adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. “Kita memang masih kekurangan personel dan alat-alat untuk mengawasi wilayah laut yang begitu luas,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Hambatan lain yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini seringkali menyebabkan proses penyidikan menjadi terhambat dan kasus-kasus kriminal laut sulit untuk diungkap.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memerlukan kerja sama yang erat antara semua pihak terkait. “Kita perlu memperkuat koordinasi antara TNI AL, Polri, Bakamla, dan instansi terkait lainnya agar penegakan hukum di wilayah laut bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Arifsyah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas kriminal laut yang mencurigakan. “Masyarakat sebagai mata dan telinga aparat penegak hukum di wilayah laut juga harus aktif melaporkan jika melihat adanya kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar perairan Indonesia,” tambahnya.
Dengan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia dapat diatasi dengan lebih efektif. Sehingga wilayah laut Indonesia dapat lebih aman dan terhindar dari berbagai aktivitas kriminal yang merugikan.