Peran penyidikan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia sangatlah penting. Tanpa adanya proses penyidikan yang efektif, sulit bagi pemerintah untuk menindak pelaku pelanggaran hukum perikanan di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Sjarief Widjaja, “Penyidikan merupakan langkah awal yang vital dalam menegakkan hukum perikanan di Indonesia. Tanpa adanya upaya penyidikan yang serius, pelaku pelanggaran hukum perikanan akan terus melakukan tindakan ilegal tanpa rasa takut akan konsekuensinya.”
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, juga menyatakan pentingnya peran penyidikan dalam penegakan hukum perikanan. Beliau menambahkan bahwa penegakan hukum perikanan yang kuat akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum.
Namun, tantangan dalam proses penyidikan hukum perikanan di Indonesia juga tidak bisa dianggap enteng. Banyak faktor seperti korupsi dan kekurangan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum perikanan.
Menurut Dr. Ruddy Kurniawan, seorang pakar hukum perikanan dari Universitas Indonesia, “Pemerintah perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam bidang penyidikan hukum perikanan. Dengan memperkuat lembaga-lembaga penyidikan seperti kepolisian dan kejaksaan, penegakan hukum perikanan di Indonesia akan menjadi lebih efektif.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penyidikan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia sangatlah krusial. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan perikanan yang berkelanjutan dan terbebas dari pelanggaran hukum.