Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia memegang peranan yang sangat vital. Peraturan hukum laut merupakan landasan yang sangat penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut yang melimpah di Indonesia.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional di laut.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran peraturan hukum laut dalam konteks pembangunan kelautan Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai peraturan hukum laut untuk mengatur pengelolaan sumber daya kelautan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum laut.
Dalam pembangunan kelautan Indonesia, peraturan hukum laut juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita harus menjaga laut kita agar tidak rusak, karena laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan kelautan di Indonesia.”
Selain itu, peraturan hukum laut juga berperan dalam menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing dan perompakan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya laut Indonesia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia sangatlah besar. Peraturan hukum laut menjadi fondasi yang kokoh dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan melindungi keamanan laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus memperkuat peraturan hukum lautnya untuk mencapai pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.