Implementasi kebijakan keamanan laut dalam upaya menegakkan kedaulatan maritim Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kebijakan ini tidak hanya sebatas teori, namun juga harus dijalankan dengan tegas dan efektif.
Menurut Dr. Rizal Sukma, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, implementasi kebijakan keamanan laut harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini meliputi pengawasan wilayah perairan, penegakan hukum di laut, serta kerjasama dengan negara-negara lain dalam menjaga keamanan laut.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan keamanan laut, seperti peningkatan patroli di perairan Indonesia, pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur maritim. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih terus ada.
Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, perlu adanya sinergi antara TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya dalam menjalankan kebijakan keamanan laut. Hal ini penting untuk mencapai tujuan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Implementasi kebijakan keamanan laut juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para nelayan dan pelaut. Mereka merupakan mata dan telinga yang dapat membantu pemerintah dalam menjaga keamanan laut. Dengan melibatkan mereka, diharapkan kebijakan keamanan laut dapat dijalankan dengan lebih efektif.
Dalam menghadapi tantangan keamanan laut, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan dengan Visi Maritim Indonesia yang mengedepankan kerjasama regional dalam menjaga keamanan laut. Dengan implementasi kebijakan keamanan laut yang baik, diharapkan kedaulatan maritim Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.